Kayong Utara Evaluasi 46 Urusan Pemerintahan Sebelum Tata Ulang Struktur Daerah

Sebelum mengusulkan perubahan struktur kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terlebih dahulu melakukan evaluasi beban kerja terhadap 46 urusan pemerintahan. Evaluasi itu telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat dan menjadi dasar penyusunan dua Raperda yang disampaikan Bupati Romi Wijaya dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/11).
Raperda pertama menyangkut pencabutan perda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, menyusul perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024. Pencabutan ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih ketentuan dan memastikan pilkades ke depan berjalan tertib serta tidak menimbulkan kekosongan hukum.
Raperda kedua mengusulkan perubahan ketiga atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penataan ini bertujuan membentuk struktur birokrasi yang lebih efektif dan proporsional dengan kebutuhan nyata, termasuk memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan klasifikasi Tipe A ke dalam susunan badan daerah untuk menangani urusan kebencanaan dan kebakaran. Bupati Romi meminta seluruh kepala perangkat daerah terlibat aktif dalam setiap tahapan pembahasan bersama DPRD agar substansi aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Baca juga:
Bupati Romi Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Sinergi Akses Keuangan untuk UMKM Kayong Utara